JMM | oposisi.info — Satuan Tugas (Satgas) TNI Penjaga Perbatasan (Pamtas) wilayah RI, berhak dan bisa memeriksa STNK, SIM, serta melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang masuk atau keluar wilayah perbatasan negara Indonesia. Kewenangan ini didasarkan pada tugas pokok TNI dalam Lanjutkan membaca >>>
JMM Justicia Multimedia | oposisi.info – Konflik agraria merupakan isuย ย ย ย ย laten yang kompleks di Indonesia.ย ย ย ย Sengketa tanah dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, melibatkan berbagai pihak, mulai dari konflik antar warga,ย masyarakat dengan Lanjutkan membaca >>>
Oleh: Saprudin MS Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Dalam praktiknya, muncul wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung pembiayaan program tersebut. Pertanyaannya: apakah secara syariat Islam Lanjutkan membaca >>>
KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL (KHGT): Solusi Memutus Perbedaan Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Oleh: Saprudin MS Abstrak Perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan persoalan klasik dalam praktik keagamaan umat Islam yang Lanjutkan membaca >>>
Pengantar Redaksi Perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bukan sekadar isu ritual keagamaan, melainkan persoalan yang menyentuh dimensi hukum, tata kelola negara, dan kepastian publik. Setiap tahun, masyarakat menanti keputusan resmi pemerintah melalui Sidang Isbat, namun pada Lanjutkan membaca >>>
Oleh: Saprudin MS Pemerhati | Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pilar penting dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia. Kehadirannya menjadi instrumen korektif terhadap tindakan pejabat pemerintahan yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Melalui Lanjutkan membaca >>>
Oleh: Saprudin MS Pemerhati Hukum / Praktisi Human Right Deffenders. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor Lanjutkan membaca >>>
Artikel Hukum |Editor: Saprudin MS Latar Belakang Sejarah Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun Lanjutkan membaca >>>
Kajian Hukum | Saprudin MS. Penafsiran Daluwarsa Delik Pemalsuan Surat: Sebelum dan Setelah Putusan MK ADANYA putusan MK No. 118/PPU-XX/2022, bisa dikatakan mendasarkan pada perlindungan hukum pada korban. Salah satu petitum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, tertanggal 18 Januari Lanjutkan membaca >>>
JMM News – Jakarta. Aliansi Masyarakat Anti Intoleransi (AMAI) melakukan kunjungan ke kediaman Pendeta Gilbert Lumoindong di Jakarta. Jumat /15/08/2025. Kunjungan ini bertujuan meminta dukungan moral sekaligus suara dari tokoh agama yang dikenal vokal menyuarakan persatuan bangsa dan kerukunan umat Lanjutkan membaca >>>
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
