Kades Memfasilitasi Sengketa Tanah Daluwarsa: Musyawarah Desa yang Berpotensi Menjadi Perbuatan Melawan Hukum

Penulis: Saprudin MS. JMM-Justicia Multimedia / oposisi.info   [Bagian: 1] Analisis Masalah: Permusyawarahan tentang hukum pertanahan di tingkat Desa Malangnengah yang menghidupkan kembali masa daluarsa bertentangan dengan hukum Positif (KUH Perdata), dan setiap kebijakan pemerintah desa yang dapat menimbulkan kerugian

Penegakan Hukum Pidana Berpedoman KUHP Lama Vs. UU Nomor 1 Tahun 2023: Antara Kekurangan dan Kelebihannya

Oleh: Saprudin MS Pemerhati Hukum / Praktisi Human Right Deffenders.   Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor

Batas Waktu Menggugat Tanah Diatur dalam Kitab Undang Undangan Hukum Perdata, Berlaku Mengikat

Oleh: Saprudin Muhamad Suhaemi * Menyoroti kasus sengketa tanah antarwarga: blok Cikuluwung, di Desa Malangnengah Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Pemerintah Desa Malangnengah (diduga) telah mengambil kebijakan yang salahย  dengan cara melawan hukum. Telah memfasilitasi permusyawarahan sengketa tanah yang

Surat Terbuka, Kepada ASDA II Pemerintah Kabupaten Pandeglang: Pejabat Publik Jangan Asal Ngomong

Pendapat Interpretatif Saprudin Muhamad Suhaemi Menyimak pernyataan keterangan Pers ASDA II Pemerintah Kabupaten Pandeglang Hj. Nuriyah kepada media Buser News Nasional (BNN), sebagaimana berita bertajuk “Asisten Daerah Tingkat Dua Pandeglang (ASDA.2) Tinjau CV. Gari Setiawan Makmur” pada edisi terbitan hari

Inspektur Inspektorat Harus Tegas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang Harus Segera Kembalikan Uang Publikasi yang Ditarik dari Dana Desa T.A. 2025

Pendapat Interpretatif Oleh: Saprudin Muhamad Suhaemi Aneh dan luar biasa, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terkait penggunaan anggaran publikasi. Diketahui, sudah berjalan dua tahun terakhir (2024 – 2025) dana publikasi dianggarkan di desa, sumber anggaran pemerintah belanja negara dana

Pemerintah Harus Bersikap Tegas Atasi Pencemaran Udara Lingkungan di Kecamatan Sobang dan Panimbang, Mengabaikan Keluhan dan Aduan Masyarakat Berarti Tidak Bertanggung Jawab

Pendapat Interpretatif: Saprudin Muhamad Suhaemi   JMM NEWS – Hari Rabu (7/5/2025) Penulis diundang oleh Sdr. Hamim (wartawan JMM News) untuk hadir di Kecamatan Sobang. Informasi yang diterima dalam rangka jumpa pers atas undangan dari pihak Perusahaan Peternakan/penggemukan Sapi impor

Pentingkah Standar Kompetensi Wartawan, Bagaimana Korelasinya dengan Prinsip Independensi dan Self Regulation Pers?

Saprudin MS Ada yang bertanya “Saprudin ada Sertifikat UKW ? (Uji Kopetensi Wartawan)” Jujur saya menjawab “Saya belum pernah mengikuti ujian kompetensi wartawan”.   Sejak menjadi wartawan mulai pada tahun 2000-an dan sampai dengan pernah digalakanya kewajiban wartawan mengikuti uji

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.