HPN 2026 Menjadi Ruang Refleksi Terhadap Kebebasan Pers di Tengah Derasnya Arus Transformasi Digital dan Perkembangan Kecerdasan Buatan AI

Penulis: M Hamim YS JMM Justicia Multimedia / oposisi.info HPN 2026 menjadi ruang refleksi bahwa kebebasan pers bukan hanya tentang hak menyampaikan informasi, tetapi juga bertanggung jawab menjaga akurasi, keberimbangan, dan keberpihakan pada kepentingan publik. SERANG – Puncak peringatan Hari

Kades Memfasilitasi Sengketa Tanah Daluwarsa: Musyawarah Desa yang Berpotensi Menjadi Perbuatan Melawan Hukum

Penulis: Saprudin MS. JMM-Justicia Multimedia / oposisi.info   [Bagian: 1] Analisis Masalah: Permusyawarahan tentang hukum pertanahan di tingkat Desa Malangnengah yang menghidupkan kembali masa daluarsa bertentangan dengan hukum Positif (KUH Perdata), dan setiap kebijakan pemerintah desa yang dapat menimbulkan kerugian

Penegakan Hukum Pidana Berpedoman KUHP Lama Vs. UU Nomor 1 Tahun 2023: Antara Kekurangan dan Kelebihannya

Oleh: Saprudin MS Pemerhati Hukum / Praktisi Human Right Deffenders.   Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.