Penulis: Saprudin MS. JMM-Justicia Multimedia / oposisi.info [BAGIAN : 2] Analisis Masalah: โJโ diduga melakukan penyerebotan lahan garapan milik โSโ. Lahan tersebut berupa tanah darat dan sawah dengan luas kurang lebih 22.500 mยฒ yang selama ini digarap โSโ Lanjutkan membaca >>>
Penulis: M Hamim YS JMM Justicia Multimedia / oposisi.info HPN 2026 menjadi ruang refleksi bahwa kebebasan pers bukan hanya tentang hak menyampaikan informasi, tetapi juga bertanggung jawab menjaga akurasi, keberimbangan, dan keberpihakan pada kepentingan publik. SERANG – Puncak peringatan Hari Lanjutkan membaca >>>
Penulis: Saprudin MS. JMM-Justicia Multimedia / oposisi.info [Bagian: 1] Analisis Masalah: Permusyawarahan tentang hukum pertanahan di tingkat Desa Malangnengah yang menghidupkan kembali masa daluarsa bertentangan dengan hukum Positif (KUH Perdata), dan setiap kebijakan pemerintah desa yang dapat menimbulkan kerugian Lanjutkan membaca >>>
Penulis: Saprudin MS. JMM-Justicia Multimedia / oposisi.info Abstrak Pengesahan KUHP baru menandai babak penting dalam pembangunan hukum pidana nasional, sekaligus memuat hal-hal tajam mengenai arah reformasi dan penerapan praktisnya. Pada tataran doktrin, KUHP baru diklaim sebagai upaya dekolonisasi hukum, penyesuaian Lanjutkan membaca >>>
Penulis: Saprudin MS JMM Justicia Multimedia / oposisi.info Dalam beberapa tahun terakhir, warga di berbagai daerah di Indonesia merasakan perubahan pola cuaca yang sulit ditebak: musim hujan yang datang terlambat, hujan lebat yang tiba-tiba lalu berhenti panjang, musim Lanjutkan membaca >>>
Penulis: Saprudin MS JMM Justicia Multimedia / oposisi.info Program makan bergizi gratis mulai mengemuka sebagai salah satu janji politik yang mengundang harapan sekaligus kegelisahan masyarakat. Di satu sisi, gagasan ini menyentuh permasalahan mendasar: menyediakan gizi anak dan peserta Lanjutkan membaca >>>
Penulis: Saprudin MS JMM Justicia Multimedia / oposisi.info Abstrak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) menandai pergeseran penting dari KUHP warisan kolonial menuju kodifikasi hukum pidana nasional. KUHP 2023 tidak hanya memuat Lanjutkan membaca >>>
Oleh: Saprudin MS Pemerhati dan Aktivis, Pembela Hak Asasi Manusia Abstrak Sistem hukum pidana Indonesia selama ini cenderung mengedepankan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara kebutuhan pemulihan korban dan masyarakat sering terabaikan. Dalam konteks ini,ย keadilan restoratifย (restorative justice Lanjutkan membaca >>>
Oleh: Saprudin MS Pemerhati | Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pilar penting dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia. Kehadirannya menjadi instrumen korektif terhadap tindakan pejabat pemerintahan yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Melalui Lanjutkan membaca >>>
Oleh: Saprudin MS Pemerhati Hukum / Praktisi Human Right Deffenders. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor Lanjutkan membaca >>>
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
