JMM NEWS, Pandeglang — Menyikapi ucapan oknum Kades Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Banten Empud Nahrowi: “Tidak ada kades yang benar (dalam menjalankan kebijakan dan merealisasikan progtam DD – Red.) Untuk itu wartawan turun ke desa-desa guna mencari informasi , mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dan menguji fakta kebenarannya.
Saat ini tim wartawan telah menemukan informasi berdasarkan keterangan dari seorang kepala desa di Kabupaten Pandeglang. Dari keterangan itu terungkap indikasi yang cukup kuat bahwa realisasi penganggaran program DD tahun anggaran 2024 ini tidak sesuai dengan ajuan dari pemerintah desa.
“Sampai sekarang saya tidak habis pikir, saya bingung. Desa (××) tidak memasukan ajuan dan tidak menganggarkan untuk ‘penyertaan dana BUMDes’ tapi ko keluar anggaran penyertaan dana BUMDes,” sebut sumber seorang kepala desa yang menyatakan tidak mau disebut namanya sebagai sumber pemberitaan media. Pada beberapa hari lalu.
Dikonfirmasi oleh Kades tersebut, bahwa tidak berjalan BUMDesnya juga. “Sekalipun berjalan melihat SDM pengelola dan keadaan di desa kami tidak mungkin BUMDes bisa berjalan meskipun dimodali, karena itu kami sepakat tidak mengajukan penyertaan modal BUMDes,” ungkap Kades pada beberapa hari lalu.
Diterangkan sumber lebih lanjut. Penyertaan dana BUMDes Rp. 70 juta itu diintruksikan oleh atasan (Pemdes – Red.) untuk membeli jaringan internet kepada PT. “Saya bingung kok disuruh belanja jasa internet lagi, kan di desa saya sudah berjalan jaringan internet Providernya Awi Net, itu sudah sejak tahun 2022 dan dianggarkan dari DD,” terang sumber kepada wartawan
Lebih lanjut Kades yang identitasnya dilindungi UU 40/1999 Tentang Pers (identitas sumber dilindungi dengan kewenangan Hak Tolak wartawan. Adalah wartawan diwenangkan merahasiakan, tidak menyebut nama dan identitas sumber untuk tujuan melindungi sumber dari kemungkinan-kemungkinan yang berakibat akan menyulitkan bahkan sumber dalam situasi bahaya. Hak tolak wartawan itu berlaku di dalam dan di luar pengadilan)
Sumber menyebut “sampai sekarang juga belum deal mengenai anggaran yang tidak kami ajukan itu, apakah harus dipaksakan diambil saja, meskipun harus terpaksa diambil ya paling kami sipatnya melakukan penambahan kapasitas dan perluasan jaringan kepada provider yang sama, tidak mungkin menggunakan probider lain,” terang sumber.
(Tim Investigasi)
