Rempang Eco-City dijelaskan merupakan proyek gabungan antara Otoritas Zona Bebas Indonesia (BP Batam) dan perusahaan lokal, PT Makmur Elok Graha (MEG). MEG disebut telah bekerja sama dengan pihak Xinyi Group.
Namun proyek ini membuat warga yang tinggal di perkampungan tua tradisional Melayu Rempang harus direlokasi. Ini pun ditolak warga karena nilai historis masyarakat Melayu yang telah mendiami pulau itu bahkan sebelum Indonesia merdeka.
“Situasi di Rempang adalah bagian dari praktik umum yang memandang penduduk lokal sebagai penghambat pembangunan. Ini adalah cara yang secara struktural penuh kekerasan dalam mengelola masyarakat,” pungkas dosen studi politik dan keamanan di Murdoch University di Perth, Ian Murdoch.
Sementara itu, platform publikasi analisis milik think tank ISEAS-Yusof Ishak Institute, Fulcrum, menuliskan bahwa ada ketidakpastian hukum atas tanah yang menimbulkan konflik agraria ini. Pernyataan Menteri ATR Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dikutip.
“Pergeseran penggunaan lahan di Pulau Rempang mencerminkan ketidakpastian peraturan mengenai penggunaan lahan di Indonesia secara umum. Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto mengatakan, tanah yang ditempati warga tidak memiliki sertifikat kepemilikan,” tulis artikel berjudul ‘Mengapa Proyek Nasional Rempang Eco-City Batam Menjadi Kontroversi’ itu.
“Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, kejadian di Rempang yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh keputusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengubah status fungsional tanah. Ketidakpastian peraturan ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara mengenai konflik di Pulau Rempang. Pekan lalu, ia langsung turun tangan meminta bawahannya menyelesaikan hal ini.
Hal ini diungkapkan dalam acara Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka. Jokowi bercerita ia sudah menelpon langsung Kapolri Listyo Sigit Prabowo menanyakan terkait konflik ini.
Menurutnya hal ini hanya masalah komunikasi, terkait ganti rugi lahan. Selain itu menurut Jokowi terkait lahan memang kerap menjadi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur.
“Saya sampaikan urusan di Rempang, tadi malam tengah malam saya telpon Kapolri, ini hanya salah komunikasi di bawah salah mengkomunikasikan saja. Mau diberi ganti rugi diberi lahan rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu harus diselesaikan. Masa urusan gitu sampe presiden,” kata Jokowi.
“Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera di sampaikan dilaporkan. Dirjen terkait, Menteri terkait, jangan kalau ditanya siap pak, gimana beres pak? beres beres. aman pak? aman aman. Nanti terakhir, belum selesai pak, tidak bisa selesai Pak,” tambahnya.
“Biasanya kalau kita ada masalah dengan Menteri, Kapolri, Panglima rapatkan ketemu selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah dan saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan karena bapak ibu semuanya juga sudah terlatih bahwa menyelesaikan masalah yang ada, juga ini tinggal meneruskan saja dari yang belum selesai,” tegasnya lagi. []
Sumber artikel CNBC Indonesia News, 19 September 2023.
